Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi persoalan lingkungan di Indonesia pada 2026. Karhutla merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan hutan maupun lahan non-hutan, termasuk perkebunan dan lahan gambut. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga pencemaran udara, gangguan kesehatan, hingga kerugian ekonomi bagi masyarakat.
Menurut data SiPongi Kementerian Kehutanan 2026, luas karhutla di Indonesia mencapai sekitar 202 ribu hektare sepanjang Januari–Juli 2026. Pada semester pertama 2026, luas area yang terbakar bahkan meningkat sekitar 366% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mengapa kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi?
Karhutla dapat dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari aktivitas manusia hingga kondisi lingkungan yang meningkatkan risiko kebakaran. Pembukaan lahan dengan cara membakar, kelalaian dalam penggunaan api, serta persoalan pengelolaan lahan menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan.
Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa 99% kejadian karhutla disebabkan oleh aktivitas manusia, termasuk pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian, kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan api, kelalaian, hingga konflik lahan. Praktik pembakaran kerap dipilih karena dianggap sebagai cara yang lebih murah untuk membersihkan lahan (land clearing). Pada 2019, BNPB juga mencatat bahwa sekitar 80% dari total lahan yang terbakar pada tahun tersebut pada akhirnya beralih menjadi lahan perkebunan.
Sementara itu, musim kemarau dan fenomena iklim seperti El Niño dapat memperburuk kondisi dengan membuat vegetasi dan tanah semakin kering. Lahan gambut yang kehilangan kandungan air juga lebih rentan terbakar. Ketika api masuk ke lapisan gambut, kebakaran dapat berlangsung lama dan sulit dipadamkan.
Dengan kata lain, kondisi cuaca dapat memperbesar risiko kebakaran, tetapi tidak selalu menjadi penyebab langsung munculnya api. Karena itu, penanganan karhutla perlu melihat aktivitas manusia dan tata kelola lahan, bukan hanya kondisi musim kemarau.
Orang muda ternyata melihatnya sama
Hal ini sejalan dengan temuan National Kawula17 Survey (NKS) Q3 2026, orang muda menilai karhutla lebih disebabkan aktivitas manusia ketimbang faktor alam. 38% menilai pembukaan lahan dengan membakar, 31% kurangnya pengawasan aktivitas perkebunan, dan 30% menilai pemberian izin tambang yang semena-mena.
Temuan ini menunjukkan bahwa perhatian orang muda tidak hanya tertuju pada kondisi alam sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga pada aktivitas ekonomi dan kebijakan pengelolaan lahan.
Dampaknya bukan hanya asap
Dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan hutan dan lahan. Asap yang dihasilkan juga dapat memicu gangguan kesehatan, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), asma, hingga iritasi mata. Menurut Kementerian Kesehatan, tercatat 333.470 kasus ISPA di wilayah terdampak karhutla sepanjang 18 Agustus–21 Oktober 2026, termasuk 75.172 kasus pada anak usia 0–5 tahun.
Dari sisi ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi, bukan nilai kerugian akhir yang telah terverifikasi.
Dampaknya juga dapat meluas ke luar wilayah kebakaran. Asap karhutla dapat terbawa angin hingga ke daerah lain, bahkan melintasi batas negara. Artinya, masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi kebakaran pun berpotensi terdampak.
Dampak buruk sudah jelas, tapi kenapa terjadi terus?
Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan mengenai pembakaran lahan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, dengan ketentuan khusus yang memperhatikan kearifan lokal. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, termasuk ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar.
Namun, keberadaan aturan saja tidak menjamin kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah. engawasan aktivitas usaha, pengelolaan lahan gambut, pencegahan kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran juga menentukan efektivitas penanganannya.
Karena itu, pertanyaan mengenai karhutla tidak cukup berhenti pada siapa yang menyalakan api. Bagaimana pemerintah mengawasi pemanfaatan lahan, menegakkan aturan, dan memastikan pemulihan lingkungan juga perlu terus diperhatikan.
Penasaran hasil survei NKS Q3 2026 selengkapnya? Pantau @kawula17.id dan Kawal Prolegnas di kawula17.id!
Referensi:
![[RILIS PERS] Kawula17 Goes to School Jak](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvwynfrwyvpfhhbnqvcjd.supabase.co%2Fstorage%2Fv1%2Fobject%2Fpublic%2Fkawula17-assets%2Fimg%2Fydi-0635.jpg&w=3840&q=75)
