Tiga Poros Pemilu 2024 dan

Dominasi KIM+ Pasca Pemilu

Pemilu 2024 memperlihatkan peta

politik yang terbelah dalam tiga poros calon presiden dan wakil presiden. Calon

01 Anies-Cak Imin didukung oleh NasDem, PKB, dan PKS. Calon 02 Prabowo-Gibran

diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar,

PAN, dan Demokrat. Sementara itu, Calon 03 Ganjar-Mahfud didukung oleh PDIP. Di

luar partai parlemen, PSI, Partai Gelora, Partai Buruh, PBB, dan Partai Garuda

bergabung ke KIM; Hanura, Perindo, dan PPP mendukung Ganjar; sedangkan Partai

Ummat berada di barisan Anies. Peta ini menunjukkan bahwa sebelum pemilu,

kekuatan politik masih tersebar dalam tiga poros utama, meskipun KIM sudah

cukup mendominasi.

Secara elektoral, distribusi suara

partai juga mencerminkan kompetisi yang cukup terbuka. Tiga partai dengan

perolehan suara tertinggi adalah PDIP (16,72%), Golkar (15,28%), dan Gerindra

(13,22%). Tidak ada satu partai yang benar-benar dominan. Dukungan publik masih

terdistribusi pada beberapa kekuatan besar.

Pasca Februari 2024, kemenangan

Prabowo–Gibran melalui Koalisi Indonesia Maju menjadi titik penting perubahan

lanskap politik nasional Indonesia. Melalui dukungan partai-partai besar dan

menengah, KIM membentuk fondasi pemerintahan baru. Namun, dinamika tidak

berhenti di situ. Pasca pelantikan pada Oktober 2024, sejumlah partai yang

sebelumnya berada di luar KIM kemudian bergabung ke dalam Koalisi Indonesia

Maju Plus (KIM+). Konsolidasi ini membuat hampir seluruh partai parlemen berada

dalam satu blok pemerintahan, menyisakan PDIP sebagai satu-satunya partai

parlemen di luar koalisi.

Perubahan

tersebut menciptakan apa yang kerap disebut sebagai “koalisi gemuk”, dengan

dominasi kuat koalisi pemerintah di parlemen. Secara formal, susunan ini

dianggap dapat menghadirkan stabilitas politik yang membuat proses

perundang-undangan berjalan lancar karena sebagian besar pihak berada di

’posisi’ yang sama. Di sisi lain, koalisi gemuk berpotensi membuat dinamika

suara penyeimbang menjadi lebih terbatas dan keseimbangan kekuatan politik

mengalami perubahan signifikan.

Indeks Partai:

Antara Preferensi Publik dan Sikap Partai

Untuk membaca

perkembangan pasca-pemilu, National Kawula17 Survey (NKS) memonitor dua hal:

tren perolehan suara partai dan indeks partai politik. Indeks partai ini

mengukur sejauh mana sikap partai politik terhadap isu-isu tertentu selaras

dengan preferensi masyarakat.

Temuan terbaru

indeks partai dalam NKS Q4 2025 mengungkapkan bahwa PDIP—partai yang berada di

luar koalisi—memperoleh indeks tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

sejumlah isu, sikap partai tersebut dinilai lebih sesuai dengan preferensi

publik.

Temuan ini

menjadi catatan penting. Keberadaan dalam koalisi pemerintahan tidak secara

otomatis membuat partai dinilai lebih representatif. Dalam beberapa kasus,

sikap partai yang terlalu mengikuti arah pemerintah justru dinilai kurang

mencerminkan aspirasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan

kekuasaan belum tentu berbanding lurus dengan kedekatan terhadap preferensi

publik.

Tren Perolehan

Suara 2025: Menguatnya Gerindra

Sejak Q1 2025,

tepat setelah Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024, terjadi pergeseran

perlahan dalam peta perolehan suara partai. Tren paling menonjol adalah

kenaikan suara Partai Gerindra.

Jika pada Pemilu

2024 Gerindra memperoleh 13%, maka sepanjang 2025 angka tersebut terus

meningkat hingga mencapai 36% pada Q4 2025. Kenaikan ini menjadi perubahan

paling signifikan dalam peta dinamika elektoral pasca-pemilu.

Sebaliknya,

sejumlah partai lain mengalami penurunan jika dibandingkan antara perolehan

suara Pemilu 2024 dan pilihan utama publik pada Q4 2025. PKB tercatat turun

sebesar -9%, NasDem turun -6%, dan PDIP turun -8%.

Sedangkan partai

yang sejak awal berada di dalam koalisi juga ikut turun, seperti PAN mengalami

penurunan 3%, kemudian Golkar mengalami penurunan lebih tajam dari 15% menjadi

sekitar 5% pada Q4 2025 jika dibandingkan dengan Pemilu 2024.

Hanya Partai

Demokrat dan PKS yang memiliki suara relatif stabil sejak Pemilu 2024 (Demokrat

7%, PKS 8%) hingga Q4 2025 (Demokrat 8%, PKS 8%).

Penurunan

sejumlah partai tersebut tampak berkorelasi dengan kenaikan Gerindra. Terutama

partai-partai yang berada di dalam KIM+, seperti Golkar, Nasdem, dan PKB,

tampak mulai kehilangan suara. Bentuk penokohan Prabowo yang sangat kuat dalam

setiap langkah pemerintah dianggap memengaruhi persepsi dan pilihan masyarakat

atas partai politik.

Konsentrasi

Dukungan dan Tantangan Demokrasi

Pada Q4 2025,

Gerindra mengalami kenaikan suara hingga 36%, di tengah melemahnya sebagian

besar partai lain dan terbatasnya ’oposisi’ di parlemen. Hal ini memunculkan

kekhawatiran tentang keseimbangan demokrasi dan peran penyeimbang dalam

parlemen. Dalam sebuah sistem demokrasi, peran penyeimbang ini dilakukan oleh

oposisi yang melakukan

Dalam sistem

demokrasi, distribusi kekuatan yang relatif seimbang penting untuk menjaga

fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances. Ketika dukungan publik dan

pemerintahan semakin terkonsentrasi pada satu partai, sementara partai lain

melemah, ruang kompetisi politik berpotensi menyempit. Semakin sempitnya ruang

kompetisi politik dapat membuat checks and balances juga semakin lemah. Hal

tersebut membuat proses demokrasi terancam stagnan karena ketidakhadiran peran

penyeimbang.

Perkembangan ini

menunjukkan bahwa politik pasca-Pemilu 2024 tidak hanya tentang konsolidasi

koalisi, tetapi juga tentang bagaimana dukungan publik mengalami konsentrasi

pada satu partai tertentu. Tantangan ke depan bukan hanya menjaga stabilitas

pemerintahan, melainkan juga memastikan keseimbangan politik tetap terjaga agar

demokrasi berjalan secara sehat.

Distribusi

kekuatan yang terlalu timpang dapat memengaruhi kualitas perdebatan publik,

proses legislasi, dan pengawasan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, dinamika

ini perlu terus dicermati, bukan semata sebagai angka elektoral, tetapi sebagai

indikator arah demokrasi Indonesia ke depan.