Keyakinan dan penilaian masyarakat terhadap pemerintahan

Prabowo-Gibran

Pada awal

tahun 2026, NKS Q1 menunjukkan bahwa tingkat keyakinan masyarakat terhadap

pemerintahan Prabowo-Gibran terus mengalami penurunan. Sejak awal pemerintahan,

total skor bersih keyakinan masyarakat berada di angka 29% pada Q1 2025, lalu

menurun hingga mencapai 6% pada Q1 2026, atau penurunan skor paling signifikan

sejak awal masa kepemimpinannya. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin banyak

masyarakat yang mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam memenuhi program dan

kebijakannya.

Perbedaan

penilaian antara masyarakat yang yakin dan tidak yakin juga terlihat dari

faktor yang membentuk keyakinan mereka terhadap pemerintah. Di kalangan

masyarakat yang (sangat) tidak yakin, alasan utamanya adalah maraknya korupsi

pejabat (56%), diikuti oleh anggapan bahwa pejabat kurang kompeten (43%), serta

memburuknya perekonomian nasional (41%). Sementara itu, masyarakat yang merasa

(sangat) yakin dengan pemenuhan janji pemerintah utamanya dilatarbelakangi oleh

faktor karakter Prabowo (46%) serta kemampuan pemerintah dalam membangun

hubungan dengan dunia internasional (42%).

Temuan ini

menunjukkan bahwa persepsi terhadap figur kepemimpinan masih menjadi salah satu

penopang keyakinan masyarakat. Di sisi lain, isu tata kelola dan kinerja

kebijakan tetap menjadi faktor utama yang memengaruhi keraguan masyarakat.

Program Manager Kawula17, Maria Angelica, menekankan bahwa temuan ini perlu

menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. “Penguatan kepercayaan

publik perlu diiringi dengan perbaikan tata kelola yang konsisten dan terbuka,

serta kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” ujarnya.

Penilaian

masyarakat terfokus pada buruknya perekonomian nasional

NKS Q1 2026 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kondisi ekonomi

terus meningkat sejak awal pemerintahan. Dibandingkan dengan Q1 2025, prioritas

masyarakat terhadap isu ekonomi naik secara signifikan (+38%), menegaskan

posisinya sebagai salah satu isu utama bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, kemiskinan

secara konsisten berada di antara topik prioritas tertinggi (59%), dengan

mayoritas masyarakat menilai kinerja pemerintah dalam isu tersebut (sangat)

buruk (56%).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dhenny

Yuartha, menilai bahwa fokus terhadap isu ekonomi merupakan hal yang wajar

mengingat kedekatannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. “Bahkan data Susenas

tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia berada dalam

kategori calon kelas menengah hingga rentan miskin, sehingga isu ekonomi dan kemiskinan

pasti akan terus relevan dalam persepsi masyarakat,” ujarnya.

Bersamaan dengan faktor ketidakyakinan masyarakat yang didorong oleh

faktor-faktor ekonomi, penilaian terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi

juga tercatat (sangat) buruk (43%). Tingginya perhatian terhadap isu ekonomi

juga tercermin dalam persoalan yang dianggap paling mendesak untuk segera

diselesaikan pemerintah. Tingkat pengangguran yang tinggi (45%) dan meningkatnya

harga bahan pokok (43%) menjadi persoalan utama yang paling banyak disorot

masyarakat. Penilaian buruk ini juga sejalan dengan rendahnya kepuasan terhadap

program pemenuhan janji 19 juta lapangan pekerjaan yang dinilai (sangat) tidak

memuaskan (54%).

Temuan ini mengindikasikan bahwa isu ekonomi tidak lagi dipahami semata

sebagai indikator makro, melainkan mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari

masyarakat. Peneliti INDEF Dhenny Yuartha menilai adanya jarak antara kebutuhan

masyarakat dengan respons kebijakan yang ada. ”Dampak ekonomi sudah mulai

dirasakan luas, meskipun keterkaitannya dengan kebijakan nasional belum selalu

disadari secara utuh,” terangnya.

Menanggapi temuan tersebut, Program Manager Kawula17 menekankan bahwa dinamika

ekonomi saat ini perlu menjadi perhatian utama. “Peningkatan perhatian

masyarakat terhadap isu ekonomi menunjukkan bahwa dampaknya semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Tingginya harga pangan dan bahan pokok seharusnya menjadi lampu kuning bagi

pemerintah untuk segera mencari solusi. Pemerintah harus memastikan kebijakan

yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih konkret,” tutup

Maria Angelica.

Temuan ini menunjukkan

bahwa masyarakat tidak hanya menilai pemerintah dari janji dan citra

kepemimpinan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan yang dijalankan

benar-benar menjawab kesulitan hidup sehari-hari. Karena itu, pemulihan

keyakinan publik membutuhkan langkah yang lebih nyata dalam merespons persoalan

ekonomi, memperbaiki tata kelola, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

***

Survei Nasional Kawula17

(NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari

perspektif masyarakat. Survei

dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self-Interviewing (CASI) atau survei

daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 13-16

Maret 2026 dengan sampel representatif sebesar 387 responden dari seluruh

Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of

error 5%.

Narahubung:

Maria

Angelica Christy Aka

angelica@kawula17.id

Program

Manager Kawula17

Yayasan

Pelopor Pilihan Tujuhbelas