Kinerja pemerintah dinilai menurun oleh masyarakat pada kuartal kedua tahun 2025. Penurunan kinerja pemerintah ini juga berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan program-programnya. National Kawula17 Survey (NKS) kuartal kedua (Q2) 2025 melaporkan bahwa skor keyakinan terhadap kinerja pemerintah mencapai titik terendah dalam setahun terakhir, dengan NET score (selisih jumlah masyarakat yang yakin dengan yang tidak yakin) hanya sebesar 10 persen. Skor ini turun 19% dibanding kuartal sebelumnya (29 persen pada Q1 2025). Penurunan ini menjadi sinyal kuat atas ketidakyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah tiga bulan belakangan.

Laporan NKS Q2 2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17) ini mengungkap beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap merosotnya keyakinan masyarakat atas pemenuhan program-program pemerintah. Hasil survei NKS Q2 2025 menjadi cerminan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya. Penurunan skor keyakinan masyarakat, terutama pada isu ekonomi dan korupsi, menuntut respons cepat dan konkret dari pemerintah.

Survei NKS Q2 2025 dilakukan pada 12-15 Mei 2025 dengan melibatkan 417 responden berusia 17-44 tahun dari seluruh Indonesia. Survei NKS sendiri sudah rutin dilakukan sejak 2021 melalui metode survei daring (online) dengan mempertimbangkan proporsi demografi penduduk Indonesia, survei NKS representatif secara nasional.

Isu Ekonomi dan Korupsi Jadi Penentu Utama Ketidakpuasan, Kesehatan Meningkat Signifikan

Ekonomi (52%), korupsi (38%), dan pendidikan (34%) menjadi tiga topik yang dianggap masyarakat paling penting saat ini. Meski menjadi topik terpenting, kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan penanganan korupsi dianggap masih belum memuaskan.

Ekonomi (55%), korupsi (52%), dan hak asasi manusia (38%) menjadi tiga topik yang paling banyak mendapatkan penilaian buruk dan sangat buruk di tengah masyarakat.Penilaian (sangat) buruk terhadap ekonomi dan korupsi ini secara signifikan dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Jawa dan pedesaan.

Gambar 1. Penilaian Kinerja Pemerintah

Select an Image

Walaupun masih mendapatkan sentimen negatif, terjadi peningkatan sorotan publik terkait penanganan korupsi oleh pemerintah. Terjadi kenaikan 7% dibandingkan kuartal sebelumnya, kemungkinan besar karena maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi belakangan ini.

Di sisi lain, masyarakat menyoroti secara positif kinerja pemerintah pada isu kesehatan yang meningkat 20% dari kuartal sebelumnya. Hal ini menjadi catatan baik bagi pemerintah untuk terus dilanjutkan. Meningkatnya persepsi positif masyarakat di sektor kesehatan dapat dipengaruhi oleh perbaikan kinerja serta fasilitas penanganan kesehatan.

Program Pemerintah Belum Memuaskan, Ekspektasi Publik Menurun

Evaluasi terhadap beberapa program pemerintah juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Survei NKS Q2 2025 melaporkan ketidakpuasan masyarakat terhadap program non-quick win seperti CoreTax (51%) dan Danantara (51%). Program non-quick win sendiri merupakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di luar program-program yang dicanangkan di dalam dokumen visi-misi.

Selain itu, kepuasan terhadap program quick win seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menurun, dengan NET score menjadi negatif (-5%). Program quick win adalah program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah di dalam dokumen visi misi. Program-program ini dikategorikan sebagai program hasil terbaik cepat. Penurunan tingkat kepuasan ini dapat disebabkan oleh maraknya informasi mengenai kasus keracunan yang dialami siswa-siswi penerima MBG. Penurunan NET score kepuasan terhadap program quick win pemerintah secara keseluruhan pada Q2 2025 juga signifikan.

Gambar 2. Kepuasan terhadap Program Quick Win

Select an Image

Sejalan dengan penurunan kinerja, keyakinan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk memenuhi program-programnya juga mengalami penurunan. NET score keyakinan turun menjadi 10% pada Q2 2025, menjadikannya yang terendah dalam satu tahun terakhir. Meskipun demikian, sebagian masyarakat (30%) masih menunjukkan keyakinan bahwa pemerintahan ini akan mampu memenuhi janji-janjinya.

Gambar 3. Keyakinan Masyarakat terhadap Pemerintah

Select an Image

Dua alasan utama ketidakyakinan masyarakat terhadap pemenuhan program-program pemerintah mencakup korupsi (52%) dan kurangnya pejabat yang kompeten (30%). Di sisi lain, mereka yang yakin bahwa pemerintah dapat memenuhi program-programnya menganggap upaya pemberantasan korupsi (34%) sebagai salah satu alasan utama, diikuti dengan karakter Prabowo (27%) dan hubungan dengan internasional (27%) di posisi kedua dan ketiga. Temuan ini mengindikasikan beragam interpretasi publik terhadap penanganan kasus korupsi dan kebijakan pemerintah secara umum. Sebagian masyarakat melihat pengungkapan beberapa kasus korupsi yang belakangan terungkap menjadi kesuksesan pemerintah, di sisi lain sebagian melihatnya sebagai kegagalan pemerintah dalam mencegah terjadinya kasus korupsi.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 12-15 Mei 2025 dengan sampel representatif sebesar 417 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5%.

Baca laporan lengkap dan survei-survei lainnya di https://kawula17.id/publikasi