National Kawula17 Survey (NKS) Q1 2025 mengungkapkan berbagai isu yang menjadi perhatian utama masyarakat di awal tahun ini. Hasil survei menunjukkan bahwa ekonomi, korupsi, dan lingkungan menjadi tiga isu yang paling disoroti publik. Selain itu, survei ini juga mengkaji respons masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas yang tengah dibahas di DPR serta evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama.

Ekonomi dan Korupsi Jadi Sorotan Utama

Sebanyak 60% masyarakat menilai ekonomi sebagai isu paling penting, meningkat 24% dari kuartal sebelumnya. Faktor utama yang dapat mendorong meningkatnya perhatian terhadap ekonomi antara lain kelangkaan gas LPG, rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, serta tingkat pengangguran yang masih tinggi.

Di sisi lain, 31% masyarakat menempatkan korupsi sebagai masalah mendesak. Kasus-kasus besar seperti skandal Pertamina dan dugaan korupsi di Antam semakin memperkuat desakan publik agar pemerintah mengambil langkah konkret dalam pemberantasan korupsi.

“Korupsi saat ini menjadi topik hangat yang dibincang semua warga. Menjadi penanda bahwa korupsi sudah menjadi sangat masif dan berdampak buruk, tidak hanya ke warga berpendapatan rendah tetapi juga berpendapatan menengah ke atas. Sudah seharusnya penegakan hukum diperkuat dan hukuman jera dimaksimalkan,” tanggap Dewi Anggraeni, peneliti Indonesia Corruption Watch.

Sementara itu, dalam isu lingkungan, banjir dan kekeringan menjadi perhatian utama bagi 58% masyarakat, diikuti oleh masalah pengelolaan sampah (57%). Temuan ini menunjukkan urgensi bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan terkait mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan.

Sikap Publik terhadap RUU Berjalan

sumber: Metro TV

Select an Image

Dalam proses legislasi, masyarakat menolak beberapa RUU kontroversial, sementara mendukung beberapa RUU yang dianggap berpihak pada publik. RUU Polri yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil mendapat penolakan dari 42% masyarakat. Selain itu, RUU Penyiaran juga menuai polemik karena bisa membatasi kebebasan pers, tetapi 1 dari 3 masyarakat masih belum menentukan sikap. Hal ini menunjukkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak RUU ini masih minim.

Sebaliknya, mayoritas masyarakat mendukung RUU Perampasan Aset (65%), RUU Masyarakat Adat (67%), dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (69%). Dukungan tinggi terhadap RUU ini mencerminkan harapan publik terhadap perlindungan hak-hak masyarakat yang rentan. Selain itu, analisis data juga menunjukkan bahwa PKS (61,1), PKB (61,0), dan NasDem (61,0) menjadi partai dengan kesesuaian sikap tertinggi terhadap opini publik dalam pembahasan RUU-RUU ini.

Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam 100 Hari

Survei NKS Q1 2025 juga menyoroti evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama, yang memperoleh skor rata-rata 5,4 dari 10 atau dalam kategori “hampir cukup.” Hasil ini tidak jauh berbeda dari penilaian terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf pada kuartal terakhir tahun 2024.

sumber: Liputan6.com

Select an Image

Namun, terdapat beberapa isu yang mendapat penilaian negatif dari publik. Sebanyak 65% responden menilai kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sebagai buruk. Isu ekonomi dan lingkungan juga mendapat skor negatif, dengan masing-masing 33% responden menilai penanganannya tidak memadai.

“Sikap masyarakat cukup konsisten, di mana setiap kali isu korupsi disurvei, responden selalu menunjukkan sikap menolak dan marah terhadap korupsi. Namun, kemarahan ini belum cukup diakomodasi dalam kebijakan dan peraturan hukum,” tanggap Sahel, dari Transparency International Indonesia.

Meski demikian, ada kebijakan yang mendapat perhatian positif, yaitu program makan bergizi gratis. Sebanyak 78% masyarakat mengetahui program ini, dengan 36% di antaranya menyatakan puas. Namun, ada tantangan dalam implementasi program ini, dengan 18% responden menilai program tersebut tidak memuaskan.

Hasil NKS Q1 2025 menegaskan bahwa masyarakat memiliki perhatian besar terhadap isu ekonomi, korupsi, dan lingkungan. Selain itu, respons terhadap berbagai RUU menunjukkan adanya kesadaran publik terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Sementara itu, evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencerminkan harapan dan kritik publik terhadap berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Dengan hasil ini, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah konkret dalam merespons kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik.

Survei Nasional Kawula17 (NKS) merupakan survei per kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei dilakukan dengan metode Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 6 – 14 Februari 2025 dengan sampel representatif sebesar 383 responden dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh responden berusia 17 – 44 tahun dengan margin of error 5%.

Baca laporan lengkap dan survei-survei lainnya di https://kawula17.id/publikasi

Contact Person: Rafli Rikin rikin@kawula17.id +6289668962241 Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas