Jakarta, 20 Juli 2026 – Hasil NKS Q2 2026 menunjukkan skor penilaian terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 4,2 dari skala 10. Skor ini menjadi yang terendah sejak akhir 2025. Penurunan juga terlihat pada tingkat keyakinan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang mencatat skor bersih -27%, disertai menurunnya kepuasan terhadap berbagai program prioritas pemerintah.

Temuan tersebut berjalan beriringan dengan masih kuatnya perhatian orang muda terhadap kondisi ekonomi. Sebanyak 60% orang muda menempatkan ekonomi sebagai isu prioritas nasional. Dalam kehidupan sehari-hari, 72% orang muda mengaku merasakan dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Temuan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap pemerintah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan yang diumumkan, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat merasakan perubahan dalam kondisi ekonomi mereka.

Menanggapi temuan tersebut, Diahhadi Setyonaluri, Vice Director of Operations, Asia Research Center Universitas Indonesia, menilai bahwa temuan ini penting karena tidak hanya menunjukkan isu yang menjadi perhatian orang muda, tetapi juga menggambarkan bagaimana mereka memaknai kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mereka hadapi.

“Kelompok usia 17–35 tahun adalah generasi yang akan menentukan arah Indonesia ke depan. Karena itu, kita tidak cukup hanya mengetahui isu apa yang mereka anggap penting, tetapi juga perlu memahami bagaimana mereka mengalami dan menilai persoalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Diahhadi.

Diahhadi juga melihat adanya potensi kesenjangan antara prioritas kebijakan pemerintah dan kebutuhan yang dirasakan orang muda. Menurutnya, hasil survei ini dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang disusun telah menjawab aspirasi dan kebutuhan generasi muda.

Sementara itu, Felia Primaresti, Manajer Riset & Program, The Indonesian Institute, menilai bahwa ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kualitas institusi dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, kemampuan negara dalam menghadirkan layanan publik yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Kepercayaan publik dibangun melalui kualitas institusi. Ketika transparansi rendah, penegakan hukum lemah, atau tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya pada persepsi masyarakat, tetapi juga pada iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia," ujar Felia.

Felia menambahkan bahwa kualitas kebijakan tidak hanya diukur dari bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, tetapi juga dari implementasi dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Menurutnya, ketika negara mampu menghadirkan layanan publik yang berkualitas (delivering public goods), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan ikut menguat.

***

Survei Nasional Kawula17 merupakan survei rutin yang diselenggarakan setiap kuartal oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas untuk memotret persepsi dan kebutuhan orang muda terhadap isu sosial-politik serta kebijakan publik di Indonesia. Periode pengumpulan data survei ini dilakukan pada tanggal 19–21 Juni 2026 kepada 409 orang muda berusia 17–35 tahun yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, melalui survei daring dengan margin of error 5%. Hasil survei selengkapnya dapat diakses melalui situs resmi Kawula17.

Narahubung

Maria Angelica Christy Aka

angelica@kawula17.id

Program Manajer Kawula17

Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas