Perdebatan mengenai tarif transportasi publik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan besaran biaya yang dibayarkan penumpang. Di balik tarif yang terlihat di halte atau aplikasi pembayaran, terdapat biaya operasional yang jauh lebih besar dan selama ini sebagian ditanggung melalui subsidi pemerintah daerah.

Selama hampir dua dekade, tarif Transjakarta bertahan pada angka Rp3.500. Namun, sejumlah perhitungan menunjukkan bahwa biaya riil atau tarif keekonomian per penumpang dapat mencapai sekitar Rp13.000 per perjalanan (News Fin, 2025). Dengan demikian, terdapat selisih antara tarif yang dibayar pengguna dan biaya operasional yang harus ditanggung oleh operator layanan, mulai dari pengadaan dan perawatan armada, biaya energi, pembayaran pengemudi dan petugas lapangan, hingga pengembangan jaringan layanan.

Dengan demikian, biaya perjalanan yang dibayar pengguna setiap hari sebenarnya hanya mencakup sebagian dari total biaya yang diperlukan untuk menjalankan layanan transportasi publik. Selisih tersebut selama ini ditutupi melalui subsidi pemerintah.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pemerintah daerah beberapa kali mengkaji penyesuaian tarif. Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2026, subsidi untuk Transjakarta mencapai sekitar Rp3,75 triliun (News Fin, 2025). Di sisi lain, pemerintah daerah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor, termasuk transportasi. Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa kualitas layanan transportasi publik diupayakan tetap terjaga meskipun terdapat penyesuaian alokasi subsidi (Otonomi News, 2026).

Besarnya alokasi subsidi menunjukkan bahwa transportasi publik tidak hanya dibiayai oleh pengguna layanan, tetapi juga oleh anggaran publik yang berasal dari penerimaan daerah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tarif tidak dapat dilepaskan dari keberlanjutan pembiayaan transportasi publik dan prioritas penggunaan APBD (Newsreal, 2026).

Di sisi lain, besarnya subsidi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa masyarakat terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Transportasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak barang dan jasa lainnya. Bagi jutaan komuter di wilayah Jabodetabek, layanan seperti Transjakarta, MRT, dan KRL merupakan sarana utama untuk mengakses pekerjaan, pendidikan, maupun layanan publik. Sehingga berbagai kota besar di dunia tetap mempertahankan skema subsidi transportasi untuk menjaga keterjangkauan mobilitas masyarakat.

Argumen lain yang sering muncul adalah bahwa transportasi publik pada dasarnya memang tidak dirancang untuk beroperasi sepenuhnya berdasarkan logika keuntungan. Bayangkan jika seluruh biaya operasional harus ditanggung langsung oleh penumpang. Tarif perjalanan kemungkinan akan jauh lebih mahal dibandingkan saat ini.

Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang pada akhirnya dapat memperparah kemacetan dan meningkatkan polusi perkotaan. Sebab keputusan mengenai tarif transportasi publik pada akhirnya tidak hanya menentukan harga sebuah perjalanan, tetapi juga menentukan seperti apa akses masyarakat terhadap kota yang mereka tinggali.