Perdebatan

mengenai tarif transportasi publik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan

besaran biaya yang dibayarkan penumpang. Di balik tarif yang terlihat di halte

atau aplikasi pembayaran, terdapat biaya operasional yang jauh lebih besar dan

selama ini sebagian ditanggung melalui subsidi pemerintah daerah.

Selama hampir

dua dekade, tarif Transjakarta bertahan pada angka Rp3.500. Namun, sejumlah

perhitungan menunjukkan bahwa biaya riil atau tarif keekonomian per penumpang

dapat mencapai sekitar Rp13.000 per perjalanan (News Fin, 2025). Dengan

demikian, terdapat selisih antara tarif yang dibayar pengguna dan biaya

operasional yang harus ditanggung oleh operator layanan, mulai dari pengadaan dan perawatan

armada, biaya energi, pembayaran pengemudi dan petugas lapangan, hingga

pengembangan jaringan layanan. Dengan demikian, biaya perjalanan yang dibayar

pengguna setiap hari sebenarnya hanya mencakup sebagian dari total biaya yang

diperlukan untuk menjalankan layanan transportasi publik. Selisih tersebut selama ini ditutupi

melalui subsidi pemerintah.

Kondisi

tersebut menjelaskan mengapa pemerintah daerah beberapa kali mengkaji

penyesuaian tarif. Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2026, subsidi untuk

Transjakarta mencapai sekitar Rp3,75 triliun (News Fin, 2025). Di sisi lain,

pemerintah daerah juga tengah melakukan efisiensi anggaran di sejumlah sektor,

termasuk transportasi. Meski demikian, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan

bahwa kualitas layanan transportasi publik diupayakan tetap terjaga meskipun

terdapat penyesuaian alokasi subsidi (Otonomi News, 2026).

Besarnya

alokasi subsidi menunjukkan bahwa transportasi publik tidak hanya dibiayai oleh

pengguna layanan, tetapi juga oleh anggaran publik yang berasal dari penerimaan

daerah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tarif tidak dapat dilepaskan dari

keberlanjutan pembiayaan transportasi publik dan prioritas penggunaan APBD

(Newsreal, 2026).

Di sisi lain,

besarnya subsidi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan

bahwa masyarakat terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Transportasi publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan banyak

barang dan jasa lainnya. Bagi jutaan komuter di wilayah Jabodetabek, layanan

seperti Transjakarta, MRT, dan KRL merupakan sarana utama untuk mengakses

pekerjaan, pendidikan, maupun layanan publik. Sehingga

berbagai kota besar di dunia tetap mempertahankan skema subsidi transportasi

untuk menjaga keterjangkauan mobilitas masyarakat.

Argumen lain yang sering muncul adalah bahwa transportasi publik pada

dasarnya memang tidak dirancang untuk beroperasi sepenuhnya berdasarkan logika

keuntungan. Bayangkan jika seluruh biaya operasional harus ditanggung langsung oleh

penumpang. Tarif perjalanan kemungkinan akan jauh lebih mahal dibandingkan saat

ini. Kondisi tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat kembali menggunakan

kendaraan pribadi, yang pada akhirnya dapat memperparah kemacetan dan

meningkatkan polusi perkotaan. Sebab

keputusan mengenai tarif transportasi publik pada akhirnya tidak hanya

menentukan harga sebuah perjalanan, tetapi juga menentukan seperti apa akses

masyarakat terhadap kota yang mereka tinggali.