Isu Terkait Ekonomi Jadi Sorotan Utama

Pada NKS

Q3 2025, isu-isu yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat jadi

perhatian utama. Kemiskinan (61%) menjadi topik prioritas di masyarakat,

melesat jauh +32% dari Q2 2025, disusul ekonomi (57%) yang konsisten berada di top

3. Korupsi (53%) juga menjadi prioritas isu di masyarakat, meningkat +15%

dibandingkan Q2 2025. Kemiskinan juga menempati urutan tertinggi dengan 68%

masyarakat menilai kinerja pemerintah di isu ini (sangat) buruk. Disusul oleh

ekonomi (51%) dan ketenagakerjaan (50%) yang juga mendapat penilaian negatif

signifikan.

Menurut

Maria Angelica, Program Manager Kawula17, temuan ini mengonfirmasi kekhawatiran masyarakat

yang semakin kuat. "Data ini menunjukkan adanya keselarasan yang

mengkhawatirkan: isu-isu prioritas masyarakat seperti kemiskinan, ekonomi, dan

antikorupsi justru menjadi bidang dengan penilaian kinerja terburuk. Ini bukan

sekadar rapor merah, tetapi sebagai pengingat bahwa dibutuhkan perbaikan secara

sistemik yang mendesak," tegasnya.

Menanggapi temuan

ini, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program dari The Indonesian Institute

(TII), menyatakan bahwa temuan-temuan ini menjadi sinyal penting untuk mengorientasikan

kembali agenda advokasi gerakan masyarakat sipil. “Advokasi publik harus fokus

pada isu yang paling dirasakan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan

korupsi. Penting untuk tidak hanya menyasar simbol politik, tetapi juga

mendorong mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam setiap program

pemerintah,” jelasnya.

Evaluasi Program Pemerintah: Kepuasan Rendah pada

Janji Lapangan Kerja dan Kebijakan Kontroversial

Program quick win pemerintah mendapat evaluasi

dan opini beragam. Kartu Kesejahteraan Sosial mendapat penilaian (sangat) memuaskan

dari masyarakat, meningkat +15% dibandingkan Q2 2025. Hal serupa terjadi pada program

pemeriksaan kesehatan gratis yang kepuasannya terus meningkat secara konsisten sejak

Q1 (+26%). Sebaliknya, kenaikan gaji ASN menjadi program dengan tingkat

kepuasan terendah dengan 51% menilai (sangat) tidak puas. Tren negatif ini juga

terlihat pada program lumbung pangan atau food estate yang kepuasannya

menurun –12% dari Q1, serta Makan Bergizi Gratis yang menurun -9% dibandingkan Q1

2025 (15%) saat program ini pertama kali dijalankan.

Ketidakpuasan terbesar masyarakat tertuju pada

program-program terkini yang dinilai belum dijalankan secara maksimal. Terkait

program 19 juta lapangan pekerjaan, lebih dari 50% masyarakat merasa (sangat)

tidak puas. Program ini dianggap belum berjalan baik meski di tengah prioritas

publik pada isu kemiskinan dan ketenagakerjaan. Masyarakat juga melayangkan

ketidakpuasan pada dua program yang dinilai tidak tepat sasaran. Kebijakan

untuk menaikkan pangkat anggota Polri pasca-demonstrasi akhir Agustus (47%) dan

pemberian 330 ribu smart TV (47%) dinilai (sangat) tidak memuaskan oleh masyarakat. “Tingginya

ketidakpuasan pada program-program tersebut juga menandakan bahwa prioritas

kebijakan pemerintah saat ini belum sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,”

lanjut Angelica.

Manajer Riset dan

Program TII juga menekankan

pentingnya menjadikan ketidakpuasan publik terhadap program seperti MBG, food

estate, dan kenaikan gaji ASN sebagai momentum untuk memperkuat

akuntabilitas sosial. “Ini bukan lagi soal efektivitas program semata, tetapi

tentang bagaimana pemerintah menjalankannya secara transparan dan

partisipatif,” tambah Felia.

Keyakinan Publik dan Paradoks Isu Korupsi

Tingkat keyakinan masyarakat selaras dengan menurunnya

keyakinan terhadap pemenuhan program pemerintah, dimana 36% merasa agak yakin

dan 24% (sangat) tidak yakin. Meski begitu, 40% masyarakat menjawab (sangat)

yakin dengan pemenuhan program pemerintah. Ini menunjukan bahwa masyarakat

masih memiliki harapan dan kepercayaan bahwa pemerintah dapat merealisasikan program

dan kebijakannya.

Bagi mereka yang yakin pemerintah mampu memenuhi

janjinya, faktor utama ada pada karakter Prabowo yang dinilai tegas (59%),

dukungan kuat dari masyarakat (52%), dan terungkapnya berbagai kasus korupsi

(49%) yang dianggap sebagai bukti keseriusan pemerintah. Menariknya, aspek korupsi

juga menjadi menjadi faktor utama ketidakyakinan masyarakat akan pemenuhan

program dan kebijakan pemerintah (55%). Temuan survei ini mengindikasikan

beragam interpretasi publik terhadap penanganan kasus korupsi. Sebagian

melihatnya sebagai kesuksesan pemerintah dalam penindakan, sementara bagi yang

lain melihat ini sebagai kegagalan sistemik dalam penyelesaian dan pencegahan.

Program

Manager Kawula17 Maria Angelica menegaskan masih adanya tantangan komunikasi

dan kebijakan yang serius bagi pemerintah. “Strategi pemerintah yang berfokus

pada penindakan tidak lagi cukup untuk membangun kepercayaan. Kepercayaan

publik hanya akan pulih melalui perbaikan sistemik yang konkret,” tutup Maria

Angelica.

National Kawula17 Survey (NKS) merupakan survei per

kuartal untuk melihat kinerja pemerintah dari perspektif masyarakat. Survei

dilakukan dengan metode Computer Assisted Self Interviewing (CASI) atau survei

daring. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 26-29 September

2025 dengan sampel representatif sebesar 404 responden dari seluruh Indonesia

dan diikuti oleh responden berusia 17-44 tahun dengan margin of error

5%.

Baca laporan lengkap

dan survei-survei lainnya di website kami.

Contact

Person:

Maria

Angelica

angelica@kawula17.id

Yayasan

Pelopor Pilihan Tujuhbelas