Kamu pernah kepikiran nggak, siapa yang menentukan aturan pemilu di Indonesia? Siapa yang boleh mencalonkan diri, bagaimana suara kita dihitung, dan bagaimana pemimpin bisa terpilih? 

Semua itu diatur dalam undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu. Salah satunya adalah UU Pemilu yang kini masuk dalam agenda revisi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sederhananya, RUU Pemilu akan mengatur kembali rules of the game atau aturan main pemilu, mulai dari sistem pemilihan, pencalonan, penghitungan suara, sampai  penyelenggaraannya. 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam revisi aturan kepemiluan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Di tengah pembahasan perubahan sistem pemilu, muncul juga wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau secara tidak langsung. 

Nah, menariknya, ada perbedaan pandangan antara aspirasi orang muda dan sejumlah partai politik di DPR. Berdasarkan temuan National Kawula17 Survey (NKS) Q3 2026, sebanyak 62% orang muda ingin pilkada tetap dilakukan secara langsung. Sementara itu, pada Januari 2026, enam dari delapan fraksi di DPR secara tegas menyatakan dukungan terhadap usulan pilkada melalui DPRD. PKS juga menyatakan dukungan dengan sejumlah catatan, sedangkan PDIP menolak usulan tersebut. 

Wacana ini kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap usulan pilkada melalui DPRD dalam pidato HUT ke-61 Partai Golkar pada 5 Desember 2025 yang kembali dipertegas pada Oktober 2026. Salah satu alasannya adalah biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang dianggap terlalu mahal dan rawan memicu politik uang. 

Tapi, apa benar pemilihan lewat DPRD bakal lebih bersih dan murah? 

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, justru mengingatkan bahwa mekanisme tersebut berpotensi melahirkan transaksi politik yang lebih brutal, elitis, dan lepas dari pengawasan publik. Peneliti Perludem, Haykal, juga menilai bahwa biaya politik tidak serta-merta hilang, melainkan berpotensi terkonsentrasi pada elite tertentu. 

Artinya, persoalan biaya politik dan praktik transaksional belum tentu selesai hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan. Di sisi lain, ketika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin daerah juga ikut berubah.

Di sinilah kita bisa melihat pentingnya resistensi atau perlawanan. 

Resistensi bukan cuma soal turun ke jalan atau menolak kebijakan tertentu. Lebih luas dari itu, resistensi adalah upaya warga untuk mempertahankan hak, menyuarakan kepentingan, dan memastikan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tetap memperhatikan suara publik. 

Dalam konteks aturan pemilu, resistensi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari mengawal proses pembahasan undang-undangnya, menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat, mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), mengikuti diskusi publik, hingga menggunakan hak suara dalam pemilu. 

Sebab, aturan pemilu bukan sekadar urusan teknis tentang bagaimana pemimpin dipilih. Aturan ini juga menentukan seberapa besar ruang yang dimiliki masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan. 

Dampaknya pun bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kebijakan pendidikan, akses layanan kesehatan, perlindungan lingkungan, hingga pemberantasan korupsi. Semua itu berkaitan dengan bagaimana pemimpin dipilih, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan bagaimana masyarakat bisa mengawasinya. 

Apalagi, berdasarkan NKS Q3 2026, kinerja DPR hanya mendapatkan nilai rata-rata 4,8 dari 10 menurut orang muda. Angka ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan dan partisipasi publik perlu terus diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. 

Karena itu, kita nggak bisa hanya menunggu sampai aturan selesai dibuat. Mengawal proses pembahasan RUU Pemilu dan kebijakan terkait, mencari tahu perkembangan isunya, serta menyampaikan aspirasi juga merupakan bagian dari partisipasi kita sebagai warga negara. 

Belakangan ini, resistensi juga bisa terlihat dalam berbagai bentuk keseharian orang muda. Misalnya, memilih untuk nggak memberikan engagement kepada akun penyebar hoaks atau disinformasi melalui kampanye cuekin buzzer, ikut menyuarakan solidaritas melalui simbol 3-finger salute di media sosial, hingga melawan lewat literasi dengan rajin membaca isu terkini dan berani menulis atau speak up. 

Karena demokrasi bukan cuma tentang datang ke TPS setiap lima tahun sekali. Ada banyak ruang yang bisa kita gunakan untuk memastikan suara masyarakat tetap diperhitungkan. Dan mengawal aturan mainnya sejak awal adalah salah satu bentuk resistensi! 

Referensi:

https://tirto.id/pilkada-dprd-efisiensi-biaya-negara-tapi-mahal-di-balik-layar-hoXF 

Resistensi Adalah Perilaku Perlawanan, Pahami Penyebab dan Bentuknya 

https://www.instagram.com/p/DamTwpPmSbp/?hl=en&img_index=9 

https://eduinsights.id/arti-simbol-tiga-jari-atau-three-finger-salute-dalam-aksi-28-oktober/#google_vignette 

https://duniaku.idntimes.com/geek/culture/ini-strategi-windah-basudara-untuk-melawan-buzzer-simak-baik-baik-00-6y84z-52gqc5