JAKARTA – Survei representatif yang dilakukan Kawula17 pada September 2024 mengungkap bahwa masyarakat Indonesia bersikap kritis terhadap gaya hidup mewah pejabat, menghargai peran oposisi dalam mengawasi pemerintah, dan menolak keterlibatan militer aktif di ranah politik. Mayoritas responden mendukung pemeriksaan terhadap pejabat yang bergaya hidup mewah dan memandang demonstrasi sebagai alat penting untuk menyuarakan aspirasi publik. Pandangan ini mencerminkan dukungan yang kuat terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Keberlangsungan demokrasi Indonesia menjadi sorotan pasca peristiwa “Peringatan Darurat” yang terjadi pada Agustus lalu. Peristiwa tersebut melibatkan ribuan masyarakat dari berbagai latar belakang yang berkumpul di depan Gedung DPR RI untuk menolak pembahasan RUU Pilkada yang diagendakan akan disahkan. Dengan membawa poster berwarna biru yang bergambar burung garuda, aksi ini dianggap sebagai bentuk pernyataan masyarakat yang ingin menjaga dan memperkuat proses demokrasi di tanah air.

Survei yang diikuti oleh masyarakat berusia 17-44 tahun ini mengungkap sebanyak 3 dari 5 masyarakat sepakat pejabat yang menampilkan gaya hidup mewah sebaiknya diperiksa sumber harta kekayaannya oleh KPK. “Masyarakat kini semakin kritis dalam menilai gaya hidup pejabat negara, terutama ketika gaya hidup tersebut tampak tidak sesuai dengan pendapatan yang sewajarnya diperoleh. Fenomena ini semakin mendapatkan perhatian luas, khususnya setelah kejadian viral ‘pesawat jet’ beberapa waktu lalu,” ujar Rikin, Research Fellow Kawula17.

Pendapat Publik Mengenai Oposisi

Survei ini juga menemukan sebanyak 53% masyarakat menganggap bahwa keberadaan partai oposisi penting untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memberikan alternatif kebijakan. Hanya 13% masyarakat yang merasa keberadaan partai oposisi menjadi hambatan bagi berjalannya pemerintahan, menunjukkan dukungan publik yang besar terhadap peran penting oposisi dalam demokrasi.

Temuan ini kontras dengan kenyataan peta politik Indonesia saat ini. Komposisi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menunjukkan gelagat akan merangkul seluruh partai dan menyisakan kekosongan di kursi oposisi. Kedekatan PDIP dengan Prabowo yang mulai terbangun mengisyaratkan akan bergabungnya partai berlogo kepala banteng tersebut. Jika PDIP bergabung, tidak ada partai oposisi yang siap berlawanan sikap dengan pemerintah selama lima tahun ke depan.

“Keberadaan partai oposisi dalam demokrasi sifatnya krusial. Ia akan mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah dan menyuarakan ketidaksetujuan dari dalam parlemen ketika kebijakannya tidak menguntungkan rakyat. Dukungan masyarakat terhadap oposisi sebaiknya dimanfaatkan partai-partai dan enggak perlu takut kehilangan suara,” ujar Rikin.

Selain itu, survei ini menunjukkan bahwa sebanyak 42% masyarakat tidak setuju anggota TNI yang masih aktif memegang jabatan di pemerintahan. Hal ini menandakan kekhawatiran terhadap netralitas militer dalam politik. Sebagai perbandingan, sebanyak 25% masyarakat mengatakan setuju dengan wacana ini, yang menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang tetap memandang positif peran militer dalam pemerintahan.

Dukungan masyarakat terhadap prinsip demokrasi juga tercermin pada pertanyaan mengenai hak berdemonstrasi. Sebanyak 41% masyarakat setuju bahwa demonstrasi di jalan adalah bentuk aksi yang efektif untuk menyuarakan aspirasi dan mempercepat respons pemerintah. Temuan ini mencerminkan dukungan kuat masyarakat terhadap hak kebebasan berpendapat dan berdemonstrasi sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Namun, dengan semakin banyaknya pembatasan terhadap kritik pemerintah yang menghambat kebebasan berekspresi, isu kebebasan berpendapat perlu menjadi perhatian seluruh pihak.

Survei ini juga menyoroti sikap masyarakat terhadap perdebatan kotak kosong dalam Pilkada. Dalam hal ini, suara masyarakat terbagi mengenai keberadaan kotak kosong, meskipun bukan calon tunggal, sebagai alternatif bagi pemilih yang tidak puas dengan pilihan yang tersedia. Perdebatan ini dinilai sebagai sesuatu yang sehat dalam demokrasi Indonesia.

“Sikap masyarakat terkait keberadaan kotak kosong, walaupun bukan calon tunggal, menunjukkan adanya pandangan yang terbagi. Namun perdebatan ini tetap dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana setiap suara dan pilihan dihargai,” pungkas Rikin.

Survei ini adalah rangkaian dari survei nasional per kuartal yang dilakukan oleh Kawula17. Periode pengumpulan data survei dilakukan pada tanggal 19-23 September 2024 dengan ukuran sampel representatif sebesar 425 masyarakat dari seluruh Indonesia dan diikuti oleh masyarakat berusia 17-44 tahun dengan margin of error 5%. Laporan lengkap survei ini bisa diakses melalui website www.kawula17.id/publikasi/.